dprd subang kudu salto

Udah lebih satu bulan, kabupaten subang ga punya kepala daerah definitif. Selepas mang eep hidayat diberhentikan Mendagri dari kursi bupati subang, kursi itu masih dijabat pelaksana tugas.

Kalo liat di bekasi, yang senasib dengan subang, pemerintahan di sana jauh lebih agresif. Hanya butuh beberapa waktu saja untuk menempatkan bupati barunya. Sementara di subang, yang lebih dulu, belum juga ada bupati definitif. Trus DPRD kudu Salto? Ya betul. DPRD harus salto, bila perlu ngojay.

Salto, maksudnya harus melompat sedikit lebih tinggi. DPRD harus lebih berani bersikap. Jangan terjebak dengan suara sumbang, jangan terjebak juga dengan ego mengosongkan kursi wakil bupati.

DPRD harus lebih berani mengembalikan fungsinya sebagai lembaga wakil rakyat. Mengedepankan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Artinya, selain bicara soal konstitusi, kehadiran bupati definitif menjadi penting sebagai simbol legal satu daerah.

Inipun akan menjadi urgent, ketika posisi pelaksana tugas tidak sebebas dengan definitif. Ada kewenangan yang tidak bisa ditabrak. Contoh sederhana, perda pasar modern yang sudah disahkan sejak beberapa tahun lalu, sampe detik ini belum ada peraturan bupati. Akibatnya, minimarket yang diduga menyalahi perda itu tidak bisa dieksekusi.

Hemmm, jadi kapan DPRD kudung Salto dan ngojay?