Cak Nun Setuju Yogyakarta Jadi ‘Serambi Madinah’

Budayawan Emha Ainun Najib mengatakan Yogyakarta dapat dijadikan model menjadi daerah ”Serambi Madinah”. Ia mengatakan kondisi pluralisme model Kota Madinah di jaman lahirnya Islam memiliki kesamaan dengan tingkat toleransi yang ada di Yogyakarta saat ini.

”Saya setuju. Dua hari yang lalu saya diundang oleh kraton, oleh Gusti Joyo (GBPH Joyokusumo) untuk membicarakan hal ini. Sebenarnya saya tidak punya hak untuk mengekspos. Intinya, dari dulu Ngayogyakarta ini sudah seperti Madinah, cuma perlu dikasih label saja, yaitu Serambi Madinah, untuk mengingatkan pluralisme model Madinah,” kata Emha Ainun Najib, Senin.

Emha yang akrab dipanggil Cak Nun ini dihubungi usai memberikan ceramah pada acara ”Silaturahim dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1430”, yang digelar oleh Korem 072/Pamungkas.

Acara ini dihadiri Danrem Pamungkas Kol CZI Soepeno, dan tokoh-tokoh dari organisasi muslim di DI Yogyakarta, dan juga tokoh-tokoh non Islam, serta perwakilan mahasiswa-mahasiswa daerah yang bersekolah di Yogya. Contoh pluralisme di kota Madinah saat dipimpin Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu topik yang dijelaskan Emha pada acara itu.

Menurut dia, ide Yogyakarta menjadi kota ”Serambi Madinah” memang datang dari Kraton Yogyakarta, dan ia siap mendukungnya. Tapi, katanya, Yogyakarta menjadi Serambi Madinah bukanlah Yogyakarta sebagai kawasan administratif pemerintahan, tapi sebagai kondisi kultural yang berkembang di daerah ini.

Menurut dia, pluralisme telah tumbuh di Yogyakarta sejak awal berdirinya kerajaan ini. Kata dia, Yogyakarta disebut sebagai ”Serambi Madinah” menjadi sesuatu yang wajar, karena kondisi pluralisme model Kota Madinah di jaman lahirnya Islam juga berkembang di wilayah ini.

”Disinilah keistimewaan Yogyakarta terlihat nyata, dimana Yogyakarta didatangi oleh berbagai kelompok pendatang, dengan aneka ragam budaya dan kepercayaan,” katanya. Ia mengatakan Yogyakarta secara kultural akan menjadi masyarakat Madinah atau masyarakat madani, dimana yang utama adalah kedaulatan pangan, multikultural, baru unsur-unsur lainnya.

Untuk mewujudkannya, katanya, perlu ada toleransi yang tinggi antar umat beragama, dimana setiap usaha pembangunan yang dilakukan bukanlah dilihat dari indetitas agama atau suku orang yang bersangkutan. ”Jadi bila menolong orang, memang harus dilakukan, tapi sebaiknya menolong tersebut dasarkan adalah berdasarkan kemanusiaan tanpa melihat agama,” tandasnya. republika